Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menargetkan Undang Undang (UU) Dana Pensiun hasil revisi bisa disahkan pada akhir 2012. Pengenalan pengelolaan dana investasi Dana Pensiun berbasis syariah menjadi salah satu isu utama dalam revisi tersebut.  Diharapkan sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi beroperasi UU Dana Pensiun hasil revisi dapat segera disahkan, demikian disampaikan Ketua Bapepam-LK Nurhaida dalam acara Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-20 Dana Pensiun Jum'at 20 April di Hotel Borobudur.

Regulator menghapus penalti denda kepada lembaga Dana Pensiun atas keterlambatan penyampaian laporan investasi, serta pengalihan piutang denda yang belum tertagih ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 19/PMK.010/2012 tentang perubahan atas PMK No. 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun. Aturan lain mengenai penghapusan itu adalah PMK No. 20/PMK.010/2012 tentang perubahan atas KMK No. 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mengadakan Sosialisasi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu 29 Februari 2012 bertempat di Istana Ballroom Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Acara yang dilaksanakan bekerjasama dengan PT Bank Danamon, Tbk. dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dibuka oleh Ibu Nurhaida (Ketua Bapepam-LK). Acara tersebut dihadiri oleh Pengurus Dana Pensiun di wilayah Sumatera dan DKI Jakarta